Sistem Pemerintahan

sistem pemerintahan memiliki 2 jenis, yaitu:

• sistem pemerintahan presidensial : sistem pemerintahan di mana presiden mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada parlemen.
• sistem pemerintahan parlementer : sistem pemerintahan di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. apabila pertanggungjawaban tidak dapat di terima, maka parlemen dapat membubarkan kabinet melalui mosi tidak percaya

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Kelebihan

1. kedudukan pemerintahan lebih stabil karena tidak dapar dijatuhkan oleh parlementer dalam masa jabatannya.
2. penyusunan program/rencana kerja mudah disesuaikan dengan masa jabatan yang dipegang eksekutif
3. pemerintah mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan program-programnya tanpa terganggu krisis kabinet
4. dapat mencegah adanya terjadinya pemusatan kekuasaan satu badan
5. legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luas termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan

1. kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
2. sistem pertanggungjawaban kurang jelas
3. pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawae-menawae antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas
4. pembuatan keputusan memakan waktu lama
5. sering muncul keputusan tidak tegas karena hampir setiap keputusan merupakan hasil tawar-menawae antara legislatif dan eksekutif

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

Kelebihan

1. pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. 
2. garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
3. adanya pengawasan yang kuar dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hari dalam menjalankan pemerintahan.
4. menteri-menteri yang diangkat merupakan kehendak dari suara terbanyak di parlemen sehingga secara tidak langsung merupakan kehendak rakyat.

Kekurangan

1. parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif
2. kabinet dapat mengendalikan parlemen
3. sering terjadinya pergantuan kabinet sehingga kebijaksanaan politik negara menjadi labil.
4. kedudukan badan eksekutif tidak labil karena disetiap saat dapar diberhentikan oleh parlemen melaui mosi tidak percaya
5. karena adanya pergantian eksekutif yang mendadak seringkali eksekutif tidak dapat menyelesaikan program kerjanya